SARBANES OXLEY ACT

Munculnya Sarbanes Oxley Act ini akibat adanya skandal -skandal keuangan dalam perusahaan - perusahaan besar di Amerika serikat bahkan terjadi kebangkrutan , hal tersebut membuat warga amerika terkejut serta warga berasumsi bahwa skandal - skandal tersebut dapat membahayakan kelangsungan perekonomian di Amerika serikat tersebut.
Oleh karena itu  konggres Amerika Serikat segera mengambil langkah komprehensif dengan menetapkan undang-undang keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes Oxley Act 2002 atau di sebut Sarbox pada tanggal 30 juli 2002 dan disahkan oleh Presiden W. Bush. Konggres berasumsi bahwa skandal- skandal keuangan tersebut tidak bisa di lihat sebagai kasus, namun sebuah indikasi perlunya sebuah peraturan yang lebih ketat yang mengatur penyiapan dan pemeriksaan laporan keuangan. Dengan ditetapkan peraturan tersebut diharapkan kepercayaan publik bisa kembali lagi. 
Sarbox terdiri dari 130 halaman dan terbagi menjadi 11 bab. Tujuan dari Sarbox adalah melindungi investor lewat :

1. Pengungkapan keuangan yang lebih,  Akurat , Tepat waktu , Komprehensif , dan Dapat dimengerti. 
2. Tata kelola perusahaan yang lebih baik
3. Pengawasan yang lebih ketat dengan pembentukan PCAOB (Public Company  Accounting Oversight Board).

Pengendalian internal yang lebih baik.  Peraturan ini mengikat semua perusahaan publik yang mencatatkan bursanya di pasar modal Amerika Serikat (NYSE dan NASDAQ) dan kantor akuntan yang memeriksanya baik kantor akuntan tersebut berada dalam yurisdiksi Amerika Serikat maupun bukan.

Undang-undang ini merupakan reformasi terbesar di USA  sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934. Oleh sebab itu suatu keharusan bagi para akuntan, auditor dan fraud examiners untuk mempelajari undangundang ini, dan termasuk juga Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99, agar mengetahui pengaruhnya bagi organisasi publik, swasta maupun jenis organisasi yang lain serta tanggung jawab apa saja yang menjadi kewajibannya.

Berikut ini ringkasan isi pokok dari Sarbanes-Oxley Act:

• Membentuk independent public company board untuk mengawasi audit terhadap

perusahaan public.

• Mensyaratkan salah seorang anggota komite audit adalah orang yang ahli dalam bidang

keuangan.

• Mensyaratkan untuk melakukan full disclosure kepada para pemegang saham berkaitan

dengan transaksi keuangan yang bersifat kompleks.

• Mensyaratkan Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) perusahaan

untuk melakukan sertifikasi tentang validitas pembuatan laporan keuangan perusahaannya.

Jika diketahui mereka melakukan laporan palsu, mereka akan dipenjara selama 20 tahun

dan denda sebesar US$5 juta.

• Melarang kantor akuntan publik dari tawaran jasa lainnya, seperti melakukan konsultasi,

ketika rnereka sedang melaksanakan audit pada perusahaan yang sama. Hal ini untuk

menghindari adanya benturan kepentingan (conflict of interest).

• Mensyaratkan adanya kode etik, terdaftar pada Securities and Exchange Commission

(Bapepam-LK), untuk para pejabat keuangan (financial officer) Ancaman hukuman 10 tahun

penjara untuk pelaku kecurangan wire and mail fraud.

• Mensyaratkan mutual fund professional untuk menyampaikan suaranya pada wakil

pemegang saham, sehingga memungkinkan para investor untuk mengetahui bagaimana

saham mereka berpengaruh terhadap keputusan.

• Memberikan perlindungan kepada individu yang melaporkan adanya tindakan menyimpang

kepada pihak yang berwewenang.

• Mensyaratkan penasehat hukum perusahaan untuk mengungkap adanya penyimpangan

kepada pejabat senior dan kepada dewan komisaris, jika perlu; penasehat hukum tersebut

berhenti untuk bekerja sama dengan perusahaan jika manajer senior tersebut mengabaikan

laporan tersebut.

Referensi : 

Sarbanes Oxley Act Oleh Rudy Suryanto, SE. Akt

MENGENAL SARBANES OXLEY ACT Oleh Suradi